Carut Marut Nota Uruk Pedel Di Peninggian Jalan Desa Kalisari Bourno

Bojonegoro,Jurnalexpress.com — Adanya aroma dugaan Mark Up anggaran pada pekerjaan peninggian jalan Poros Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2021 mulai dirasakan warga desa setempat.

Proyek yang saat ini masih berjalan tersebut seakan secara teknis pembelanjaanya kurang transparan pada warga, diduga ada kongkalikong oleh pihak pengawas dan kepala desa untuk meraup keuntungan pribadi.

Seperti yang diutarakan SKN salah satu penyuplai bahan material untuk pekerjaan peninggian jalan poros desa Kalisari, dirinya bersama sopir lainya menerima per dump truk dan setiap mengirim bahan material berupa pedel urug hanya mendapat nota kosong yang telah disiapkan orang suruhan kepala desa untuk disetorkan kembali, agar bisa mencairkan anggaran setiap sore hari.

Ia mengaku setiap satu dump truk diterima dengan harga Rp 360 ribu oleh pihak pengawas.
SKN sebagai penyuplai sudah menerima nota dari pengawas, sedangkan nota yang dia terima hanya ditulis nopol sama tanggal pengiriman dan tidak ditulis nominal harga penerimaan. Pada (22/4/2021).

Lebih lanjut, SKN menjelaskan dari mulai nota mestinya saya sebagai penyuplai atau pihak ketiga seharusnya yang mengeluarkan nota bukan pihak desa, karena nantinya nota tersebut sebagai bahan lampiran untuk SPJ pihak Pemdes nanti.

Menanggapi perihal teknis pembelanjaan pekerjaan peninggian jalan Poros di desanya, Kepala Desa Kalisari Chotibul Umam saat di konfirmasi menampik kalau nota kosong yang diberikan kepada pihak penyuplai.

“Nota dari pengawas lapangan itu sebagai bukti dapat berapa dump pengiriman, setelah pengiriman selesai tentu kita cocokkan dengan pihak penyuplay ,Saya yakin pengawas lapangan tidak mungkin memberi nota kosong ” ungkapnya.

Kepala Desa menambahkan untuk satu dump truk dikasih satu nota, sedangkan untuk SPJ hitungan rielnya kubikasi,
Yang jelas kami pihak Pemdes sudah berjalan sesuai prosedurnya , kami Pemdes juga tidak mungkin bertindak yang sekiranya merugikan pihak penyuplay, Yang jelas harga satuan kubikasi juga sudah di tentukan oleh kabupaten, jadi kita dak mungkin Mark Up harga” lanjutnya.(trm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *