Ilegal, Aktivitas Galian c Di Desa Kepuh Pandak Mojokerto Kembali Aktif


Mojokerto,Jurnalexpress.com
Tampak HEXAVATOR sedang beroperasi menggali di lokasi tambang di Dusun Grogol, Desa Kepuh pandak Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto. Polres Mojokerto belum lama ini memasang banner di dekat lokasi galian C tersebut. Banner tertanda Satreskrim Polres Mojokerto ini isinya himbauan dalam rangka mengantisipasi potensi adanya bencana banjir dan tanah longsor, dan larangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal mining).

Saat banner dipasang, diikuti dengan berhentinya aktivitas galian C di Dusun Grogol, Desa Kepuhpandak, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.
Galian C tersebut disinyalir tanpa dilengkapi izin lengkap, seperti IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan.

Banner himbauan yang dipasang Polres Mojokerto di dekat lokasi tambang di Desa Kepuhpandak tersebut belum ada satu bulan sejak banner tersebut dipasang, kini aktivitas galian C tersebut kembali berjalan. Pada Kamis (15/4/2021), tampak 1 unit backhoe sedang menggali di lokasi tambang.

Aktivitas galian c diduga tanpa izin lengkap atau ilegal ini menimbulkan pertanyaan terhadap kinerja Polres Mojokerto yang seakan kurang tegas menindak galian C yang diduga ilegal tersebut.

“Padahal Polres Mojokerto dalam imbuannya melalui banner yang dipasang menyebutkan, pelanggaran terhadap aktivitas ilegal mining diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda Rp 100 miliar. Kenapa sampai sekarang belum ada tindakan, tangkap pelaku ilegal mining itu biar ada efek jera. Jika dibiarkan terus menerus, lingkungan akan tergerus dan berpotensi longsor serta banjir,” ujar Sueb, Sekjek Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) saat dimintai keterangan terkait adanya galian c diduga ilegal di Desa Kepuhpandak, Mojokerto, pada Kamis (15/4/2021).

Tidak cuma merusak lingkungan. Kata Sueb, aktivitas galian C tersebut juga termasuk kategori korupsi karena ada indikasi potential lost. Maka itu, jika Kepolisian Mojokerto tak mampu menindak tegas, diharapkan Kejari Mojokerto yang bertindak lebih tegas.

“Sesuai janji Kapolri, Jenderal Listyo bahwa penegakkan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup harus digalakkan demi mencegah terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian materiil maupun memakan korban jiwa masyarakat. Aktivis lingkungan juga harus bersikap dengan galian C diduga ilegal di Kutorejo itu. Kita harus menyatukan tekad, jangan biarkan ilegal mining tumbuh subur di negeri ini,” tegas Sueb..

Lalu apa langkah Ormas KORAK jika aktivitas galian C itu tetap berjalan meski diduga tanpa izin?

“Kami akan mengajak seluruh insan pecinta lingkungan untuk melaporkan ke Mabes Polri, karena jika ke Polres tak ditanggapi, atau Polda Jatim ada pembiaran, maka pilihannya Mabes Polri,” kata Sueb.

Diberitakan sebelumnya, aktivitas galian c di Desa Kepuhpandak telah meresahman warga sekitar.
Kepada wartawan, warga Desa Kepuhpandak berinisial AT berharap Kapolri menerjunkan personil dari Mabes Polri untuk bisa mengklarifikasi terkait izin-izin yang dimiliki oleh pengusaha galian C di Desa Kepuhpandak. Sebab, sejak adanya galian C itu, dia mengaku sumur warga Desa Kepuhpandak debit airnya terus menurun.

“Kedalaman sumur warga 14 sampai 15 meter. Sedangkan dalam galian C itu 22 meter. Kemungkinan air mengalir kesana sehingga sumur kami mulai berkurang debit airnya,” ungkap AT, sambil mewanti-wanti agar namanya disamarkan di media.

Dia juga mengeluhkan kebisingan yang dialaminya beserta anggota keluarganya. Belum lagi jalan yang dilalui truk pengangkut material menjadi licin karena bercampur lumpur dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.

Keluhan yang sama diungkapkan NH. Dari pengakuan pria berusia 42 tahun ini, semenjak adanya aktivitas tambang pasir di wilayahnya, petani banyak dirugikan. Mulai dari terganggunya saluran irigasi, sumur debit airnya menurun, dan dikhawatirkan saat kemarau tiba, sumur mereka mengering.

NH menyebutkan, ada 4 titik tambang yang ada di desa tersebut. Dia bersama warga lainya pernah mengadukan pada kepala desa Kepuhpandak, namun sang kades kurang merespon.
Saat mulai aktif memang ada kompensasi namun tidak semuanya mendapatkan itu.

Untuk itu NH menuntut jaminan untuk jalan warga,jaminan jalan dampak debu yang berterbangan di pemukiman rumah warga juga irigasi pertanian.
NH juga berharap agar aktifitas tambang pasir tersebut selalu mengingat potensi akan adanya tanah longsor,banjir bandang dan kekeringan karena sumber mata air berkurang.
(Maspri/Er/Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *