IMPOR BERAS DILUAR KEWAJARAN BERDAMPAK MEMISKINKAN PETANI

Drs. Dadung Harisetyo, Ketua Umum PERBUMMA adat Nusantara saat panen raya di Subang, Jawa Barat

IMPOR BERAS DILUAR KEWAJARAN BERDAMPAK MEMISKINKAN PETANI

 

Jakarta | Jurnalexpress.com,-

Lagi, penolakan mengenai import Beras masih berlanjut salah satunya dari Ketua Umum PERBUMMA Adat Nusantara, Drs.Dadung Harisetyo. Praktisi pertanian yang sudah malang melintang ini mengatakan bahwa dari hal import tersebut, maka dapat kita kaji dan analisis apakah import beras tersebut wajar atau tidak wajat, strategis atau tidak ? Menguntungkan atau merugikan ? Menurut saya masalah kebijakan dan pelaksanaan import beras sebaiknya dilakukan secara transparan saja agar pemerintah tidak terbebani dengan berbagai tekanan dari para pengusaha dan pihak tertentu yang selama sering mendikte pemerintah untuk melonggarkan kebijakan import beras tersebut.

Ketika impor beras dilakukan diluar kewajaran dapat menambah penderitaan dan kemiskinan petani. Kondisi ini sebenarnya sudah belangsung lama, sudah puluhan tahun, realitasnya adalah kemiskinan di keluarga petani selalu bertambah dari tahun ke tahun. Kenapa bisa demikian, karena import beras yang berskala besar atau diluar kewajaran akan merusak sistem tata niaga perdagangan beras di masyarakat, petani adalah pihak yang paling tertekan, kemudia pelaku usaha penggilingan padi dan para pedagang beras. Ketertekanan petani ini dialami dari tingginya harga pupuk, benih dan biaya ongkos kerja dilahan yang masih mengutamakan tenaga manusia namun harga gabah jatuh dan rendah, disinilah banyak petani mengalami kerugian dan penderitaannya. Sehingga untuk memulai usaha taninya banyak petani terjebak dengan pola usaha para tengkulak yakni petani meminjam uang untuk biaya tanam dan hidupnya kepada tengkulak, tentu dengan jaminan panen dan aset tanah atau sawah, disini rawannya aset petani yakni lahan atau sawah dapan dengan mudah dikuasai para tengkulak, dan lebih lanjut tidak sedikit lahan atau sawah petani digadaikan atau dijadikan jaminan di bank atau pengusaha. Realitas ini memperlihatkan bahwa betapa sulitnya hidup para petani ketika import beras itu dilakukan diluar batas kewajaran.

Sudah saatnya pemerintah tegas dalam mengendalikan sisten tata niaga perdagangan beras, ciptakan stabilitas produksi dan distribusi pasokan beras serta kualitas dan harganya dimasyarakat. Kami yakin itu bisa dilakukan selama steakholder produksi perberasan kompak dan bersatu untuk berdedikasi pada kepentingan petani dan masyarakat pada umumnya.

Soal import beras harus sesuai dengan batas kewajaran, penting untuk menganalisa waktu yang tepat, jangan sampai saat panen raya beras import masuk di masyarakat, peting juga mapping wilayah distribusi beras yang tepat jangan sampai wilayah surplus produksi beras dipaksa untuk menerima beras import, dan yang terpenting beras import itu untuk siapa, atau siapa yang membutuhkan beras import tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana cara mengimportnya, apakah itu petunjuk presiden, arahan dan keputusan menteri terkait ataukan BUMN yang ditunjuk, ataukah swasta yang ditunjuk ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *