LPH Gempur Bersama Masyarakat Rejosari Laporkan Kades Terkait Dugaan Penggelapan Dana Dan Informasi PTSL

Mojokerto Jurnalexpress.com Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto bersama LPH GEMPUR mengadu kepada Polres Mojokerto karena merasa di bodohi oleh Kepala Desa setempat dengan iming-iming program PTSL hanya jangka waktu 4 bulan sertifikat nya sudah jadi dengan biaya yang tinggi, namun ternyata di desa tersebut tidak ada program PTSL untuk tahun 2020.

Menurut keterangan salah satu warga setempat saat di temui awak media di rumah nya, Minggu (03/01/2021) mengatakan, “Awalnya warga di kumpulkan di Balai Desa bulan 6 (Juni) 2020 dan kepala desa mengatakan mau ada program PTSL dan itu di saksikan oleh semua warga yang datang, setelah beberapa hari kemudian di kumpulkan lagi yang kedua kepala desa mengatakan untuk secepatnya mendaftar PTSL ke kepala dusun karena akhir bulan 6 ini sudah di tutup pendaftaran nya. Dan juga menjelaskan tentang biaya pendaftaran yang bervariasi mulai dari 500 ribu hingga 1,5juta”,ujar warga yang tidak mau di sebutkan namanya.

“Sebenarnya warga merasa keberatan dengan biaya sebesar itu, tapi karena Kepala Desa menjanjikan kalau bulan 10 (Oktober) 2020 jadi sertifikat, akhirnya warga entah bagaimana caranya mendapatkan uang untuk bisa mendaftar program PTSL tersebut. Nah setelah bulan 10 nggak kunjung selesai, akhirnya kita datang kerumahnya pak kades tanya baik – baik, tapi tanggapan dari kepala desa kurang begitu menanggapi pertanyaan kami”,ungkapnya.

“Setelah itu warga sekitar 5 orang mencoba kroscek ke BPN ( Badan Pertanahan Negara ) pada tanggal 2 November 2020, namun betapa kagetnya ketika pejabat BPN yang menjabat kaur umum menjelaskan bahwa yang mendapat program PTSL di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto hanya di Desa Lebakjabung, bukan Desa Rejosari,”

“Setelah itu kita tanyakan tapi pak kades bersih keras terus bahwa ada program PTSL, padahal sudah jelas tidak ada program tersebut mungkin dia membela diri. Dan akhirnya dari warga emosi dan sepakat untuk melaporkan ke Polres tanggal 5 November 2020”.jelasnya.

Di tempat yang sama salah satu warga juga mengatakan, “Masyarakat itu kemarin sangat antusias walaupun biayanya 500ribu, 1juta, 1,5juta karena di janjikan 4 bulan jadi. Begitu sudah di permasalahkan ke Polres dari pihak pemdes membuat surat pernyataan kepada warga yang isinya menyetujui program PTSL ini untuk tahun 2021,”ujar narasumber yang juga tidak mau di sebutkan namanya.

“Karena digugat warga akhir nya kades bilang ini masih peralihan mau menuju 2021 untuk membela diri nya buat pernyataan tanda tangan di atas materai, sebelum di gugat warga tidak ada cara seperti itu bahkan bayar minta kwitansi tidak di beri itu membodohi warga lagi”,Sahut warga yang lain.

Riawan Sekretaris GEMPUR Cabang Mojokerto pihaknya berharap kepada aparat penegak hukum segera melakukan tindakan. “Saya berharap Aparat Penegak Hukum segera memproses permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kepada masyarakat yang lain,”Ucapnya.

Kepala Desa Rejosari saat di konfirmasi tim media melalui telepon WhatsApp Selasa (5/01/2021) Dan kita di suruh ke balai desa hari kamis, tp tim media kebetulan hari kamis sedang ada kegiatan di luar kota, lalu tim media mencoba menghubungi lagi melalui telepon whats App Rabu (6/01/2021) gk ada jawaban. sampai berita ini diturunkan kami dari tim media belum dapat konfirmasi ke Kepala Desa Rejosari.
Reporter(supri, Erna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *