Kades Rejosari Di Duga Gelapkan Dana PTSL Berjamaah


Mojokerto,Jurnalexpress.com
Kepincut janji manis kepala desa yang akan mendapatkan program sertifikat massal dan menuntaskan dalam waktu 4 bulan,masyarakat desa Rejosari kecamatan Jatirejo sampai menjual kambing dan benda di rumah,agar mereka segera mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Namun tak di sangka kepala desa Rejosari ingkar karena janji menuntaskan program tersebut dalam waktu 4 bulan tak kunjung selesai.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang di himpun team jurnalexpress di lapangan,kds Rejosari ini mengumpulkan dan menyiarkan langsung di bale desa di depan puluhan masyarakatnya pada awal bulan Juni 2020,bahwa di desa mereka akan mendapatkan program PTSL maka yang akan ikut langsung daftar ke Kasun dengan ketentuan harus melunasi biayanya yakni untuk jual beli tanah bayar 500 rb, hibah 1 jt, waris 1,5 jt, Menur atau tidak ada apa apa 1,5 jt.

Di dorong rasa ingin memiliki sertifikat sendiri,maka masyarakat Rejosari berupaya untuk melunasi pembayaran. Ada yang jual kambing,perabot rumah,emas dan ambil tabungan,karena kades bilang akhir bulan Juni sudah di tutup. Saat 4 bulan berlalu seperti yang di janjikan bahwa bulan 10 ( Oktober ) 2020 sertifikat mereka jadi, tetapi kebalikannya ternyata belum ada yang jadi bahkan tidak ada kabar sama sekali.Bahkan ketika sekitar 10 orang dari perwakilan masyarakat datang ke rumah kades untuk meminta penjelasan,kds acuh tak acuh dan enggan menanggapi.

Dua hari kemudian beberapa masyarakat datang langsung cross cek ke BPN, alangkah terkejutnya bahwa di dalam keterangan salah satu staf BPN mengatakan bahwa desa Rejosari tidak dapat program sampai tahun depan.Dan untuk kecamatan Jatirejo sendiri hanya 1 desa yang dapat yakni desa Lembahjabung.Tanggal 5 November 6 orang perwakilan melaporkan hal ini ke polres Mojokerto dan di terima penyidik pk Tri, anehnya keesokan harinya ada selebaran yang di antar ke rumah masyarakat dengan isi penyampaian bahwa program PTSL desa Rejosari di undur atau di alihkan untuk tahun 2021. Padahal menurut keterangan beberapa kabupaten kalau desa mendapatkan refucusing harus ada pemberitahuan langsung dari BPN yang mana mencantumkan bahwa desa tersebut terdaftar sebagai desa yang di refucusing. Dan itu harus di sampaikan kepala desa saat sosialisasi kembali. Sampai berita ini di turunkan belum ada pemanggilan lagi kepada pihak pelapor oleh Polres Mojokerto.
Media Jurnalexpress pun belum dapat konfirmasi karena ponsel WhatsApp kades Rejosari tidak aktif. ( Mas Pri/ Erna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *