STOP Politik Uang Di Pilkada 2020 atau Game Over 

 

Mony Kamil , Pengurus
DPP Generasi Muda Kosgoro

Jakarta | Jurnalexpress.com- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dihelat serentak pada tanggal 9 desember 2020 mendatang. Ada 224 Kabupaten dan 37 kota di indonesia, 270 kota/kabupaten ini tersebar pada 9 Provinsi.Tentu ini akan menjadi ajang kontestasi yang menarik sekaligus menguji adrenalin para pasangan calon yang akan berlaga nanti.

Meskipun Masyarakat Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid 19 namun Pilkada yang merupakan bagian dari manifestasi Demokrasi Rakyat tetap harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi juklak/juknis yang telah ditetapkan stake holder penyelenggara Pemilu. (lihat: pasal 8C PKPU NO 5 Tahun 2020).

Calon Pemimpin Daerah lima tahun mendatang ini diharapkan mampu menjaga suasana stabilitas politik yang sejuk ditengah Pandemik Coronavirus. Mematuhi segala aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu agar tercipta keberlangsungan Pilkada tenang, aman, dan nyaman. pada saat hari H Pencoblosan tanpa ada Laporan pengaduan ataupun pelanggaran² yang signifikan.

Rakyat (Pemilih) harus diberikan ruang guna bebas merdeka mengekspresikan pilihan bijaknya tanpa ada penekanan (teror, intimidasi, ) dari siapapun dan pihak manapun. jika hal ini masih terjadi sudah barang tentu akan menciderai tatanan proses Demokrasi sejuk, jujur serta adil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integritas siap menang dan siap kalah harus bisa ditunjukkan para Pemimpin Daerah ini nantinya, sebagai wujud kedewasaan dalam berpolitik (etika dan moral).

Politik uang (politik perut) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran Kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak kelapa dan gula pasir. Kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. (Wikipedia).

 

Regulasi hukum mengenai Politik uang pun sudah diatur dalam UU NO 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hal ini termaktub pada pasal 187 A ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Maka orang tersebut akan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan plus denda paling sedikit dua ratus jutah rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Calon Pemimpin di daerah harus menjadi role model leadership bagi pemilihnya nanti apabila terpilih dengan selalu taat dan patuh akan kaidah² hukum, memberikan edukasi politik yang sehat bagi pemilihnya, jika tidak demikian konsekuensi logis dari sebuah perjuangan yang buruk akan menjadi buah simalakama.

Pesta Demokrasi lima tahunan ini diharapkan akan memilih para pemimpin di level daerah yang memiliki integritas mumpuni jauh dari apa itu conflict of interest, perilaku koruptif, otoriter namun sejatinya mampu mewujudkan apa yang disebut dengan masyarakat madani.

Mari sama² kita berikhtiar mengusung semangat Pilkada serentak 2020 untuk mensejahterakan rakyat bukan mensejahterakan mereka yang bayar.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *