Pekerjaan Bangunan Kantor Balai Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Di duga Dialihkan Pada pihak Kontraktor

Pengerjaan Bangunan Kantor Bale Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Diduga Dialihkan Pada Pihak Kontraktor.

Bojonegoro Jurnalexpress.com
Pengerjaan bangunan kantor bale desa Duwel kecamatan Kedungadem akhirnya menyeruak,pasalnya dugaan adanya pihak ke 3 yaitu kontraktual ( kontraktor ) muncul setelah beberapa tukang kayu yang bukan warga setempat di duga adalah bawaan rekanan. Setelah wartawan konfirmasi ke Sungkono selaku bendahara timlak saat di tanya soal anggaran dan sumber anggaran pihaknya tidak tranfaran

Bahkan keluar masuknya belanja bahan material untuk pengerjaan kantor desa tersebut ia juga tidak mengetahuinya.Senada dengan ketua timlaknya Saji saat di konfirmasi pun melalui whatsapp juga tidak tahu menahu tentang besaran anggaran,yang dia tahu anggaran pembangunan kantor desa bersumber dari silpa 2019 bahkan dia menyarankan supaya wartawan konfirmasi ke kades.
Sementara itu kades Duwel saat di konfirmasi wartawan terkait pekerjaan kantor desa enggan berkomentar.

Untuk mensiasati supaya pengerjaan kantor desa seolah di kerjakan timlak,secara bergantian warga di libatkan untuk ikut bekerja meskipun hanya sebagai pekerja kasar ( kuli ). Pembangunan kantor desa yang di taksir berkisaran 450 juta tersebut semakin menguatkan adanya dugaan jika di kerjakan pihak ke3. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 29.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa,sehingga berdampak pada tata kelola keuangan maupun mekanisme pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbub No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu pengerjaan kantor desa tersebut diduga menyalahi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / jasa di desa.

Jurnalis
Pri/er

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *