Ketua Pansus Covid-19 Desak Segera Buat Aturan New Normal

Pasuruan – Ketua Pansus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan H. Abdullah Junaedi meminta Pemerintah Kota Pasuruan untuk segera membuat aturan untuk menyikapi era new normal.

Hal ini dikarenakan ada misleading dikalangan masyarakat, bahwa New normal dimaknai sebagai kondisi yang sudah normal. Terlebih di akar rumput, masyarakat sudah banyak yang abai akan protokol kesehatan.

Diketahui setelah Kapolri mencabut maklumatnya dan memperbolehkan masyarakat untuk berkegiatan kembali, Telah memunculkan kekhawatiran banyak pihak. Mengingat pandemik covid-19 yang pergerakannya masih cukup tinggi di Jawa Timur.

“Pemerintah Kota Pasuruan secepatnya untuk membuat aturan guna menghadapi new normal yang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Ini mendesak karena asumsi masyarakat saat ini kehidupan kembali berjalan normal” Tegas Junaedi.

Bahkan Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Kota Pasuruan itu menyebut dalam tataran kegiatan banyak masyarakat yang masih gamang. Misalnya di lingkungan NU yang sebelumnya ada rutinitas mingguan dan bulanan masih belum berani memulai kembali aktivitas karena belum ada aturan resmi dari pemerintah daerah.

Peran element masyarakat dalam New Normal menjadi sangat penting untuk dilibatkan utamanya dalam hal edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi New Normal.

“Aturan dalam bentuk surat resmi kepada masyarakat utamanya ormas dan lembaga pendidikan keagamaan itu penting, agar masyarakat mengerti bagaimana berkegiatan di era new normal.” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya selaku Pansus Covid19 meminta pemerintah kota dan gugus tugas Covid19 untuk melakukan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan serta melibatkan aparat untuk memberikan edukasi kepada publik.

“Edukasi kepada masyarakat dalam New Normal harus melibatkan organisasi kemasyarakatan. Diantara yang berpengaruh penting adalah Nahdlatul Ulama. Tanpa aturan dan edukasi yang baik, sulit bagi kita untuk tetap survive didalam era new normal” jelasnya.

Junaedi juga menjelaskan bahwa jelang idul adha dan musim ‘hajatan’, waktu dimana masyarakat melakukan berbagai kegiatan, semakin mendesak untuk segera dibuat aturan resmi di dalam new normal.

“Sebentar lagi bulan Dzulhijah, ada agenda Qurban dan musim hajatan dimana masyarakat biasanya melangsungkan pernikahan dan khitanan. Aturan resmi new normal harus segera di rumuskan” Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *