Sidang Putusan Sengketa PSHT Madiun Kondusif

 

Sidang Putusan Sengketa PSHT Madiun Kondusif

MADIUN – Jurnal Express.com -Sidang pembacaan putusan gugatan perdata dalam sengketa kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun berlangsung kondusif.

Polisi memblokade semua jalan akses ke lokasi sidang di Jalan Kartini Kota Madiun.

Sidang pembacaan putusan dilakukan secara live streaming YouTube. Area PN Kota Madiun disterilkan dari pengunjung dan diamankan ribuan personel TNI/Polri. Personel pengamanan tersebar di sejumlah titik untuk menghalangi massa datang ke lokasi sidang.

Para pihak yang bersengketa diwakili para kuasa hukum juga ditempatkan secara terpisah. Pihak penggugat ditempatkan di Mapolres Madiun. Sedangkan pihak tergugat di Mapolres Madiun Kota. Hanya majelis hakim dan panitera pengadilan saja yang berada di ruang persidangan.

Humas PN Kota Madiun Endratno Rajamai dalam keterangan pers menyebutkan bahwa majelis hakim memutuskan gugatan para penggugat dalam perkara nomor 34/PDTG/2019/PN Madiun tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang diketuai Hastuti SH., MH memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena gugatan yang sama belum ada putusan kasasi dan Mahkamah Agung (MA). Biaya perkara atas perkara gugatan tersebut dibebankan kepada para penggugat.

“Pengadilan memberikan waktu kepada penggugat untuk upaya banding dengan jangka waktu 14 hari jika tidak menerima keputusan dari hakim majelis,” jelas Rajamai.

Rajamai juga meminta maaf karena tayangan live streaming YouTube persidangan beberapa kali error. Hal itu dikarenakan faktor teknis.”Kami mohon maaf ada gangguan karena jaringan tidak stabil,” jelasnya.

Gugatan perdata perkara nomor 34/PDTG/2019/PN Madiun bermula dari pemberhentian Wahyu Subakdiono dan Andreas Eka Sakti dari pengurus Yayasan Setia Hati Terate oleh RB Wiyono selaku pembina yayasan.

Atas pemberhentian itu, keduanya menganggap keputusan tersebut tidak sah dan mengajukan gugatan ke PN Kota Madiun. Dengan alasan RB Wiyono dianggap bukan sebagai pembina yayasan.

Gugatan tersebut terkait dengan sengketa di internal PSHT yang berawal dari dualisme kepengurusan. Pada Maret 2016. Majelis Luhur PSHT memutuskan M Taufik sebagai Ketua Umum PSHT periode 2016-2021.

Namun pada Oktober 2017 PSHT menggelar Parapatan Luhur (Parluh) di Padepokan Agung PSHT di Madiun. Parluh menghasilkan keputusan R Moerdjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT menggantikan M Taufik.

Dualisme kepemimpinan di kepengurusan PSHT tersebut sudah masuk sengketa hukum dan saat ini juga masih menunggu keputusan inkrah dari MA.

Sebelum sidang putusan digelar di PN Kota Madiun, telah dilakukan rapat koordinasi jajaran Forkompida untuk mengantisipasi kedatangan massa dari masing-masing kubu kepengurusan. Hasilnya, massa dilarang datang ke lokasi persidangan dan cukup melihat jalannya sidang lewat live streaming.

Namun, ribuan massa terpantau berkumpul di lapangan Padepokan PSHT Madiun. Pengawalan ketat dan blokade yang dilakukan aparat akhirnya berhasil mencegah massa datang ke sidang di PN Kota Madiun. Bahkan sebagian massa yang datang dari luar daerah dan akan masuk Kota Madiun dihalau pulang.

Reporter
M supriyono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *