Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Anisah Syakur Terus Kawal Dana Bantuan Ponpes

Jakarta – Menyusul diberlakukannya tatanan normal baru (new normal) dalam beberapa aspek kehidupan, pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Sebanyak Ribuan Lembaga Pondok Pesantren (ponpes) dalam memasuki New Normal ini Mendapatkan Bantuan pada tahun 2020. Tetapi tidak semua Ponpes akan menerimanya karena masih ada verifikasi terlebih dulu sebelum menerima bantuan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Senin (08/06) mengatakan, meminta kepada Kementerian Agama segera melakukan pemetaan terhadap 21 Ribu Pondok Pesantren di seluruh Indonesia serta 1.2 Juta Ustadz yang mengajar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun.

“Kemenag agar mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita jadikan standar baku,” sebut Menko PMK.

Dukungan penuh diungkapkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini duduk di Komisi 8 DPR RI Hj. Anisah Syakur. Ia menyebut dana bantuan ponpes merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu pengembangan pendidikan Islam.

Diakuinya juga, besaran bantuan masih belum ideal dan pihaknya membuka ruang untuk menerima masukan angka yang seharusnya bisa dibantu.

“Alhamdulillah perjuangan kita disetujui pemerintah ketika rapat kemarin, namun kita melihat kurang maksimal kalau angkanya besarannya sebesar itu (Rp50 juta, red). Saya bilang ke depan angkanya harus lebih besar. Idealnya berapa bisa tanya ke pesantren, ke kiayi nanti bisa kita usulkan, Catatan kita ke Pak Menteri ke depan bisa lebih besar lagi, kemudian lebih dioptimalkan angkanya. Bisa jadi sebuah legasi kenangan, berupa barang, kelas dan lain-lain. Ini sudah kita lakukan proses awal perencanaan, sudah disepakati kedepannya bisa lebih besar” harapnya.

Politisi Perempuan yang terlahir dari Pendidikan pesantren itu menyebut bahwa pesantren merupakan lembaga yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat mau menjalankan kebijakan New Normal. Sebab Pesantren atau lembaga pendidikan formal maupun non formal adalah otak, jantung dan tulang punggung keberadaan bangsa Indonesia, tegasnya.

“Pesantren yang juga tulang punggung keberadaan Indonesia seharusnya tidak hanya disediakan alat kesehatan oleh pemerintah saat mau menjalankan kebijakan New Normal tapi juga fasilitas yang lain termasuk agar tidak muncul kluster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan kami berharap afirmasi pendidikan agama yang lain juga diperhatikan dan segera dibahas secara khusus pula” pungkas politisi yang juga ketua PC Muslimat NU Bangil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *