GM KOSGORO Kritik Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Covid-19

GM KOSGORO Kritik Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Covid-19

 

Cimahi,| Jurnalexpress.com

Persoalan kemanusian sangat krusial untuk diselesaikan di tengah krisis Covid-19.
Salah satu Organisasi Kepemudaan di Cimahi, Generasi Muda KOSGORO ( GM KOSGORO ) mengkritik kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi Covid-19, khususnya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020. Ketua GM KOSGORO Frezza Poncoario mengatakan, GM KOSGORO memandang adanya persoalan kemanusiaan yang sangat krusial yang harus diselesaikan di tengah krisis Covid-19.

Anggota GM Kosgoro saat melakukan kegiatan beberapa waktu yg lalu

“Persoalan krusial itu bukan terletak pada hadirnya covid-19 di Cimahi dengan Status Zona Merah, namun justru terletak pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat ini, salah satunya adalah kebijakan Pemerintah dalam Perppu No 1 tahun 2020,” ujar Frezza.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak 31 Maret 2020. Karena itu, GM KOSGORO melalui Ketua Frezza meninjau secara komprehensif Perppu tersebut.
menurut Frezza , GM Kosgoro memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 telah menciderai hak-hak konstitusional rakyat dan telah menggeser Pemerintahan dari Negara Hukum (Recthstaat) menjadi Negara Kekuasaan (Macthstaat).
“Dalam pasal 27 ayat 3 Perpu tersebut secara jelas dan nyata telah mematikan fungsi kekuasan yudikatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran terhadap undang-undang,” ucapnya.
Selain itu,GM KOSGORO juga memandang bahwa Perppu No 1 tahun 2020 sangat berpotensi membuka ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena, menurut Frezza, biaya negara yang dikeluarkan dan digunakan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu ini tidak dapat dinilai sebagai kerugian negara.
“Maka sekalipun nanti ditemukan kasus Tindak Pidana Korupsi, mereka akan bebas dengan dalih tidak terbukti adanya kerugian atau perekonomian atas perbuatannya,” ujarnya.
Sebagai contoh yang terjadi di kota cimahi dengan status zona merah , Frezza Menilai keterlambatan penanganan pencegahaan penyeberan virus covid19 ini bisa terlihat di pasar tradisonal yang ditemukan dari hasil swab 2 pedagang dinyatakan positif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *