LBH Ansor Jatim Siap Jalin Kerjasama Dengan Disnaker Jatim

Surabaya – Pandemi covid 19 telah membawa dampak di pelbagai bidang persoalan sosial ekonomi masyarakat, tak terkecuali bidang ketenagakerjaan.  LBH Ansor Jatim dalam merespon dampak covid 19 telah membuka posko pengaduan online bagi masyarakat baik di bidang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, kesehatan, dll.

Kamis, 20 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Ketua LBH Ansor Jatim Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H. bersama Koordinator Tim Posko Pengaduan LBH Ansor Jatim, Mahmud Junaidi, S.H., S.Ip serta Koordinator Divisi Pendampingan Korban Mokh. Soleh, S.H. berkunjung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh  Kadisnaker jatim Dr. Himawan Estu Bagio, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LBH Ansor Jatim, menyampaikan kepada Kadisnaker, bahwa LBH Ansor Jatim dalam merespon dampak covid 19 telah membuka posko pengaduan online bagi masyarakat yang dapat diakses baik melalui web, email ataupun whatsapp.

Selain itu, LBH Ansor Jatim menyampaikan tanggapannya terkait kebijakan kartu pra kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai solusi bagi karyawan atau buruh yang mengalami PHK atau dirumahkan jangan sampai kondisinya disamaratakan atau dipukul rata.

“Perlu dilakukan penelitian di lapangan kondisi masing masing karyawan. Dan LBH Ansor Jatim selain penerima pengaduan dampak covid 19,  juga akan melakukan survey penelitian melalui divisi litbangnya” Ujar Rutabuzzaman.

Lebih lanjut ia menyampaikan  bahwa karyawan yang di PHK akan tetap menerima hak haknya secara normatif sebagaimana ketentuan UU ketenagakerjaan, tentunya harus dibedakan dengan kondisi dengan karyawan yang menerima pesangon seadanya walaupun sama sama menjadi korban PHK, begitu juga karyawan yang dirumahkan dalam hal peluang mendapatkan program kartu pra kerja.

“Jangan sampai kondisi pandemi covid 19 dijadikan momentum perusahaan untuk mem PHK atau merumahkan karyawan dengan memberikan hak haknya secara asal asalan dengan iming iming pemerintah telah membuka kartu prakerja, yang tentunya secara psikologis dapat menurunkan tingkat protes ekstrim karyawan, Ini dimanfaatkan perusahaan” Tegasnya

Untuk itu LBH Ansor Jatim berharap, pemerintah benar benar mengetahui laporan kondisi keuangan perusahan yang bersangkutan.

Adapun terkait dengan anggaran kartu prakerja sebesar 20 trilyun yang mana 5.6 trilyun untuk pelatihan on line tanpa mempersiapkan terlebih dahulu pos pos usaha atau perusahan yang dapat menampung karyawan setelah menyelesaikan program kartu prakerja dinilai sangat tidak tepat sasaran.

“Anggaran sebesar itu nantinya yang untung atau menikmati hanya segilintir orang saja yaitu penyelenggara pelatihan. Untuk itu pemerintah perlu mengkaji ulang dan akan lebih bermanfaat  apabila anggaran pelatihan online tersebut dialokasikan bagi karyawan yang memang benar benar kondisinya memprihatinkan setelah tidak bekerja lagi” Pintanya.

Dalam pertemuan tersebut kadisnaker jatim, menyampaikan akan  membantu dan memfasilitasi  apabila LBH Ansor jatim membutuhkan data-data terkait dengan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan jumlah data perusahaan dan karyawan yang di PHK atau dirumahkan di jawa timur.

Sebelumnya LBH Ansor Jatim telah membuka posko pengaduan online dampak covid 19 bagi masyarakat yang mengalami persoalan terkait ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, kesehatan dll. Yang dapat diakses melalui http :// lbhansor/posko covid 19 atau melalui email : lbhansorjatim19@gmail.com atau melaui whatsapp : 0857 3673 4091.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *