Dewan Pers : Boleh Saja Media Online Tidak Terdata Di Dewan Pers Tapi Tidak Mendapat Perlindungan UU No.40/1999

Sejumlah Lembaga Pemerintahan dan Perkumpulan Lembaga Pers hadir dalam acara Sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Pers. Acara yang berlangsung di Hotel Taunjungan Surabaya (29/11/2019) tersebut menyajikan materi dengan tajuk “Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018”

Dalam acara tersebut hadir sebagai Narasumber adalah Ahmad Jauhar yang mewakili Dewan Pers. Pria yang menjabat sebagai Dewan Pers dari Unsur Pemimpin Perusahaan Pers itu nampak memberikan banyak jawaban atas pertanyaan para insan pers yang hadir diantaranya adalah Umar Hayat anggota Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Jawa Timur.

Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan dalam forum tersebut, diantaranya adalah keresahan beberapa pegiat Media Online di Daerah yang kesulitan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah akibat isu surat edaran dewan pers.

Umar Hayat (tengah) bersama Ahmad Jauhar (kanan) dalam Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 di Surabaya

Umar Hayat selaku aktivis media MOI Jatim memberikan pertanyaan tegas tentang isu surat Dewan Pers kepada pemerintah daerah tentang lembaga pers yang diperbolehkan bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah lembaga pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers, hal itu dianggap melampaui kewenangannya. Mendengar pertanyaan tersebut Ahmad Jauhar memberikan jawaban bahwa tidak ada dewan pers mengeluarkan surat edaran tersebut. “Dewan Pers hanya menghimbau untuk bekerja sama dengan Lembaga Media yang Legal, Mempunyai Legalitas dan pasti institusi pembayar pajak” jelas Jauhar.

Lebih lanjut Jauhar menjelaskan bahwa bukan kewenangan Dewan Pers untuk mengatur APBD “Dewan Pers tidak pernah membikin aturan APBD, ada beberapa kelompok yang memutar balikan fakta. Kami tidak akan menanggapi itu karena akan membuat polemik yang tidak ada ujungnya” tegasnya.

Sementara itu terkait dengan apakah media online harus dan wajib terdata di dewan Pers, Jauhar menjawab diplomatis “sebaiknya terdata (dan datanya diverifikasi administratif maupun secara faktual) oleh Dewan Pers untuk memperoleh perlindungan hukum NKRI. itu amanat UU No. 40/1999. Boleh saja, sebuah media tidak memverifikasikan diri, tapi dia tidak berhak atas perlindungan UU No. 40/1999” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *