GNPK-RI Kota Pasuruan Protes Keras atas Pelayanan Bank Jatim Cabang Pasuruan

Pasuruan – Kinerja pelayanan Bank Jatim Kantor Cabang Pasuruan mendapat protes keras dari Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kota Pasuruan.

Setidaknya itu yang dialami langsung oleh PD GNPK-RI Kota Pasuruan kala mereka mendapatkan layanan yang buruk dan bertele-tele dari Manajemen Bank milik pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Kejadian yang berlangsung pada Selasa (29/10/2019) tersebut terjadi kala Pengurus PD GNPK-RI Kota Pasuruan hendak mengajukan aplikasi pembukaan rekening baru. Setelah mengantri cukup lama dengan membawa berkas yang lengkap dan diterima di meja CS atas nama Rara kemudian berkas tersebut ditolak dengan alasan harus membawa berkas asli dan legalisir. Padahal sepengetahuan dari PD GNPK-RI Kota Pasuruan yang disyaratkan adalah Copynya. Bahkan Mereka membawa NPWP lembaga Asli, Fotocopy Asli serta surat domisili asli dari Kelurahan sebagai legalitas lembaga. Namun pihak CS meminta PD GNPK-RI untuk bertemu dengan Rosi. Terjadi diskusi yang panjang hingga Kemudian GNPK-RI Kota Pasuruan menghadap langsung dengan Kepala Operasional Bank Jatim Pasuruan Tika.

PD GNPK-RI Kota Pasuruan diruangan Pimpinan Operasional Bank Jatim KC Pasuruan
PD GNPK-RI Kota Pasuruan diruangan Pimpinan Operasional Bank Jatim KC Pasuruan

Zulkarnain selaku ketua PD GNPK-RI Kota Pasuruan mengajukan protes keras karena diperlakukan bertele-tele dengan alasan yang seolah prosedural tapi justru meragukan legalitas lembaga. “Kami sampaikan bahwa kami sudah selesai secara administrasi terdaftar dan mempunyai NPWP, artinya secara legal Lembaga kami sah, kok ini seperti menafikan Kantor pajak yang mengesahkan NPWP lembaga kami. Dan Naifnya mereka seolah menganggap organisasi kami bodong” tegas Pria yang juga aktivis NU tersebut.

Tika selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan mengatakan tetap tidak bisa memberikan kebijakan membuka rekening karena mereka butuh legalitas stempel basah atau legalisir. Tentu ini yang membuat pertanyaan bagi PD GNPK-RI Kota Pasuruan padahal jika menyangkut legalitas lembaga maka NPWP dan SK asli sudah cukup menjelaskan tentang legal formal sebuah lembaga.

Terkait dengan situasi ini, sejak berita ini dikirimkan GNPK-RI Kota Pasuruan masih menggelar rapat pleno untuk mengambil sikap terbaik atas persoalan tersebut. “kami harapkan apa yang kami alami ini tidak dialami lembaga lain, untuk itu kami akan cari cara terbaik sebagai pembelajaran” tegas Zulkarnain kepada JurnalExpress.Com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *